BWS Sumatera VI Dinilai Tidak Transparan dalam Pelaksanaan Proyek di Kerinci dan Sungai Penuh?

 

JAMBIKLIK.ID, BERITA SUNGAI PENUH – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR, dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan program kerjanya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Pada Selasa (26/08/2025), sejumlah pihak menyebut BWS Sumatera VI terkesan “bermain kucing-kucingan” dalam menjalankan kegiatan di dua wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui, BWS memiliki tugas utama dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, meliputi perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, konservasi, pendayagunaan, hingga pengendalian daya rusak air. Namun, dalam praktiknya, selama lebih dari 15 tahun terakhir, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh nyaris tidak tersentuh oleh anggaran dari BWS Sumatera VI.

Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian, khususnya dalam sistem pengairan lahan. Sementara itu, sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi justru aktif menerima pembangunan infrastruktur sungai.

Ironisnya, meski pada tahun ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur sungai akhirnya dikucurkan ke wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, masyarakat tidak mengetahui secara jelas jenis kegiatan yang dilaksanakan maupun besaran anggaran yang digunakan. Minimnya transparansi ini menyulitkan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran negara.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas merapikan bibir sungai, tanpa kejelasan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau tidak. Tanpa dokumen pendukung dan keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki acuan untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Menanggapi hal ini, Ega Roy dari LSM Perisai Kobra meminta Ditjen SDA Kementerian PUPR segera mengevaluasi kinerja Kepala Balai dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BWS Sumatera VI Jambi. Keduanya dinilai tertutup dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara.

“Jangan sampai praktik kucing-kucingan ini menjadi pintu masuk bagi dugaan konspirasi dalam pengelolaan anggaran,” tegas Ega Roy.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Sumatera VI belum dapat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut.