JAMBIKLIK.ID, JAMBI – Polda Jambi memfasilitasi rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan stakeholder terkait, jelang peringatan Hari Tani Nasional tahun 2025 di Rumah Kebangsaan Siginjai, Senin (15/9/25).
Rakor ini langsung dipimpin Direktur Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar, didampingi Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansya, Kabid Sengketa BPN Provinsi Jambi Ari Wahyudi, Kabag Ops Binda Jambi Sony dan perwakilan dari Korem Gapu/042 Jambi Mayor Inf Budi Ereska.
Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol. Hendri Hotuguan Siregar, S.I.K mengatakan, Hari Tani Nasional adalah hari yang sejarah untuk diperingati, sebagaimana perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan.
Hendri Hotuguan mengatakan, melalui rakor persiapan Hari Tani Provinsi Jambi diharapkan adanya masukan dari petani dan stakeholder terkait, permasalahan yang dihadapi petani saat ini.
“Dengan rapat koordinasi ini, tentunya kita dapat memberikan kontribusi hal-hal yang positif dan mendorong untuk kemajuan para petani Jambi dan terwujudnya Program Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi,” ujar Kombes Hendri Hotuguan.
Rakor ini juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan permasalahan krusial yang dihadapi petani di Jambi. “ Rapat koordinasi ini adalah bentuk sinergitas Pemerintah Propinsi Jambi bersama aliansi petani Jambi untuk memberi ruang apabila ada permasalahan, akan kita bicarakan untuk menjaga Sitkamtibmas di Provinsi Jambi,” kata mantan Dirintelkam Polda Gorontalo ini.
Sementara itu, Asisten II Bidang Pemerintahan dan Perekonomian Setda Prov. Jambi Johansyah menyampaian bahwa Gubernur Jambi sangat mendukung aliansi petani di daerah, dan melalui rakor ini Pemprov Jambi siap menampung aspirasi masyarakat dan petani.
Terkait adanya penertibkan kawasan hutan yang akan dikembalikan haknya dan penguasaannya kepada pemerintah, aliansi petani banyak menyoroti hal ini.
“ Kami telah menindak lanjuti untuk meminta data kepada sejumlah petani dan masyarakat yang mana kawasan hutan yang dilakukan pemasangan plang masih masuk luasan lahan milik masyarakat,” ujar Johansyah.
Merujuk Peraturan Presiden No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, tentunya pemerintah mengambil langkah-langkah penertiban dan tidak merugikan masyarakat. Hanya saja, kegiatan penertiban ini baru dilaksanakan dan tidak disosialisasikan.
“ Kami mengundang perwakilan aliansi Petani untuk menyampaikan hak masyarakat tidak hilang, tetapi pola dan tahapannya akan dilakukan proses pendataan,” ujarnya.
Terkait dengan Hari Tani Nasional, Johansyah meyakini bahwa akan dilakukan penyampaian aspirasi. “Kami dari Forkopimda akan membantu penyelesaian konflik agraria yang ada di Kabupaten/Kota,” kata Johansyah.
Johansyah berharap, penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi dapat diselesaikan dengan baik, dan lebih baiknya penyampaian aspirasi dilakukan melalui kegiatan FGD dan audiensi.
“ Pesan Bapak Gubernur Aspirasi kita sampaikan dengan baik dan kondusif, sehingga penyampaian petani dan masyarakat bisa terselesaikan sehingga Provinsi Jambi tetap kondusif,” ujar Johansyah.
Terpisah, Kajati Jambi diwakili Kasi II Bidang Intelijen Kejati Jambi Ridwan Joni, S.H,.M.H berharap peringatan Hari Tani Nasional 2025 dapat berjalan aman dan tidak menimbulkan konflik lainnya.
Terkait Satgas PKH, Ridwan mengatakan sudah ada 14 perusahaan di Provinsi Jambi yang sudah dilakukan pemasangan plang, karena arealnya masuk dalam kawasan hutan.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kasubdit Ekonomi Dit IK Polda Jambi AKBP Zaharudin, S.Pd., Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Jambi Qamaruz Zaman, S.E., M.M., Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dishut Prov. Jambi Bambang Yulisman, S. Hut., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi Amru, perwakilan Dinas Perkebunan Prov. Jambi Suepri, perwakilan Dinas Pertanian Prov. Jambi Rusli, perakilan Serikat Petani Indonesia, Persatuan Petani Jambi, Perkumpulan Hijau, WALHI Jambi, LSMM Jambi, Ketua Serikat Tani Nelayan Prov. Jambi Kristian Napitupulu.(*/red)
Social Plugin