Jambiklik.id, Muaro Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Turut hadir Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi Mahir, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui juru bicara panitia kerja (Panja), Robinson Sirait, DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis yang mencakup sejumlah sektor prioritas pembangunan daerah.
Di sektor pendidikan, DPRD memberikan perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di sejumlah sekolah, seperti fasilitas sanitasi, akses air bersih, jaringan internet, hingga kebutuhan pagar sekolah. DPRD juga mendorong langkah konkret dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik serta penguatan kesejahteraan guru, termasuk pengajuan kembali insentif bagi guru PAUD.
Pada sektor kesehatan, DPRD mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan peningkatan layanan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan status RS Ahmad Ripin menjadi rumah sakit khusus kanker, peningkatan RS Sungai Bahar menjadi tipe C, serta optimalisasi fungsi RS Sungai Gelam sebagai pusat rehabilitasi narkoba.
Selain itu, peningkatan status Puskesmas Simpang Sungai Duren menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus juga dinilai penting guna menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.
Di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, DPRD mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam mengantisipasi kebutuhan air bersih, khususnya menjelang musim kemarau. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan terhadap pengembang perumahan agar sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
Tak kalah penting, DPRD juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai langkah strategis, termasuk penertiban administrasi kendaraan operasional perusahaan agar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Social Plugin