Proyek Pemkab Bungo Mulai Dibagi, Siapa Main di Balik Anggaran Rp 8 Miliar Ini?

 


JAMBIKLIK.ID, BUNGO – Pergerakan anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo Tahun Anggaran 2026 mulai menunjukkan geliat signifikan. Hingga April 2026, tercatat dana sebesar Rp 8.015.454.758 (Rp 8,01 miliar) telah terealisasi dan tersebar ke 279 paket proyek lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Angka ini tidak hanya menunjukkan aktivitas belanja pemerintah, tetapi juga menggambarkan pola menarik dalam distribusi anggaran, mulai dari dominasi sektor kesehatan hingga munculnya penyedia dengan jumlah paket terbanyak.

Dari total 279 paket, sebanyak 232 paket dilaksanakan melalui metode E-Purchasing. Sementara itu, 46 paket menggunakan metode Pengadaan Langsung dan 1 paket melalui Seleksi. Dominasi E-Purchasing ini menjadi indikasi bahwa Pemkab Bungo mulai mengarah pada sistem pengadaan berbasis digital yang lebih transparan.

Sorotan utama tertuju pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo yang menjadi instansi dengan nilai belanja terbesar. Total anggaran yang digelontorkan mencapai hampir Rp 1,7 miliar. Rinciannya meliputi Rp 990,7 juta untuk pengadaan mesin dan IPAL oleh Hargo Pratama Indonesia, Rp 532,2 juta untuk pemeliharaan alat kedokteran oleh Aneka Medika Indonesia, serta Rp 163 juta untuk peralatan kesehatan oleh Endo Indonesia.

Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme penentuan penyedia, khususnya soal transparansi dan potensi “settingan” dalam proyek.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD Hanafie, Safaruddin Matondang, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, sebagian besar pengadaan di RSUD Hanafie tidak melalui proses lelang konvensional karena menggunakan sistem e-katalog.

“Tidak ada lelang dalam konteks itu. Pengadaan seperti obat, bahan habis pakai, termasuk alat kesehatan dan IPAL dilakukan melalui e-katalog,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme e-katalog justru dirancang untuk menjamin transparansi, karena harga dan spesifikasi barang sudah ditentukan dalam sistem nasional. Dengan demikian, proses pengadaan tinggal menyesuaikan kebutuhan tanpa intervensi dalam penentuan harga.

Selain sektor kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo juga mencatatkan belanja cukup besar dengan nilai Rp 618,5 juta untuk pengadaan kendaraan roda tiga yang dikerjakan oleh Asean Motor International. Pengadaan ini mendukung operasional kebersihan dan pelayanan lingkungan.

Dari sisi penyedia, nama Ammar Abadi menjadi yang paling menonjol. Perusahaan ini memenangkan 68 paket pengadaan dengan total nilai kontrak mencapai Rp 769,6 juta. Paket yang dikerjakan didominasi kebutuhan perkantoran seperti bahan komputer, alat tulis kantor, dan bahan cetak. Salah satu paket terbesar berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai Rp 454 juta.

Selain itu, Alfian Chandra Yudha juga tercatat memenangkan 9 paket dengan total nilai Rp 508,5 juta, termasuk pengadaan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Di sektor perencanaan pembangunan, PT. US&P Architects dipercaya mengerjakan lima proyek desain tata letak kota (DED) dengan total nilai mencapai Rp 497,9 juta. Proyek tersebut mencakup penataan pedestrian Jalan M. Saidi, Jalan Sri Soedewi, pembangunan taman, hingga desain tugu Bundaran Bambu Kuning. Penunjukan satu konsultan untuk beberapa proyek ini menjadi perhatian karena menunjukkan pendekatan perencanaan yang terintegrasi.

Tidak hanya proyek besar, anggaran juga menyentuh sektor yang lebih dekat dengan masyarakat. Dinas Peternakan dan Perikanan mengalokasikan Rp 25 juta untuk pengadaan bibit ikan baung. Selain itu, terdapat proyek pembangunan depo dekat Kantor Camat Pasar senilai Rp 399,7 juta serta pengadaan material agregat di Muara Bungo senilai Rp 252 juta.

Besarnya perputaran dana APBD ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi melalui sistem E-Purchasing juga diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan efisiensi, akuntabilitas, dan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bungo.

(Redaksi)