Jambiklik.id, Muaro Jambi - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Muaro Jambi membidik penguatan tata kelola keuangan daerah dengan melangsungkan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Agenda ini secara khusus berfokus untuk membedah mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pada Selasa (12/05/2026).
Didampingi langsung oleh Plt. Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Ahmad Imran, SE, rombongan legislator dari Bumi Sailun Salimbai ini menggelar pertemuan intensif bersama jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB serta Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
Kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung sepanjang 11–14 Mei 2026 ini merupakan tindak lanjut resmi dari Surat Tugas Nomor: 090/52/BUK/SPT/Setwan/2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Muaro Jambi Edy Salam Mahir, SE atas nama Ketua DPRD Aidi Hatta.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dari unsur pimpinan dewan untuk mendorong peningkatan kualitas serta akuntabilitas pada pos-pos keuangan di internal kedewanan.
“Ini perintah Pak Ketua Aidi Hatta. Kami diminta mempelajari langsung mekanisme pengeluaran kas untuk operasional SKPD di BKAD NTB dan operasional Sekretariat di DPRD NTB. Tujuannya agar sistem akuntansi di Setwan Muaro Jambi makin akuntabel dan tertib,” kata Jonedy P Nainggolan disela pertemuan.
Sepanjang diskusi yang bergulir di ruang rapat utama, jajaran Banmus DPRD Muaro Jambi mengkaji secara mendalam berbagai pemaparan yang disajikan oleh pihak tuan rumah. Fokus pembahasan yang ditekankan meliputi alur verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM), proses pencairan kas, mekanisme pelaporan, hingga implementasi transformasi digital dalam sistem keuangan daerah.
Di lokasi terpisah, Ketua Fraksi PAN Robinson Sirait membeberkan alasan kuat di balik penunjukan NTB sebagai lokus studi. Menurutnya, NTB merupakan salah satu daerah yang sukses menerapkan praktik terbaik (best practice) dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah saat ini.
“DPRD harus jadi contoh tata kelola anggaran. Kalau sistem kas kita rapi dan transparan, fungsi penganggaran dan pengawasan ke eksekutif juga makin kuat. Hasil kunker ini wajib jadi bahan evaluasi SOP keuangan Setwan,” ujar Robinson.
Politisi PAN tersebut juga mengingatkan dan menginstruksikan kepada tim Banmus untuk bergerak cepat dalam merumuskan laporan komprehensif begitu kembali ke Jambi agar temuan positif tersebut bisa langsung diimplementasikan.(***)
Social Plugin