JAMBIKLIK.ID, BERITA KERINCI — Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kerinci mengaku terbebani dengan banyaknya proyek hasil pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD setempat.
Keluhan muncul karena sebagian besar dinas harus mengakomodasi banyak usulan proyek pokir, sementara kondisi keuangan daerah tengah menjalani efisiensi anggaran.
Salah satu pejabat Pemkab Kerinci yang enggan disebutkan namanya menyebut, proyek pokir kerap mendominasi alokasi kegiatan sehingga mengurangi ruang bagi program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
“Hampir semua dinas ada proyek pokir. Kami kesulitan mengatur program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat karena harus menyesuaikan dengan pokir dari anggota dewan,” ujarnya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai komitmen dan kinerja DPRD Kabupaten Kerinci dalam memperjuangkan kepentingan publik. Masyarakat berharap persoalan ini segera diselesaikan secara transparan agar pelayanan publik tidak terganggu dan pembangunan daerah tetap sesuai kebutuhan warga.
Hingga berita ini dipublikasikan, DPRD belum memberikan tanggapan.
Social Plugin