JAMBIKLIK.ID, BERITA KERINCI - Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, diduga mengalokasikan anggaran yang sangat besar dari Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani. Total nilai anggaran untuk kegiatan ini pada periode 2022–2024 tercatat mencapai Rp 1.126.489.000 atau lebih dari Rp 1,1 miliar.
Besarnya angka tersebut menimbulkan dugaan dan pertanyaan dari publik, terutama karena proyek jalan usaha tani menjadi pos pengeluaran terbesar desa selama tiga tahun berturut-turut.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2022 anggaran jalan usaha tani tercatat sebesar Rp 80.261.000. Nilai ini kemudian melonjak pada 2023 menjadi Rp 633.837.000. Pada 2024, kembali muncul dua alokasi untuk kegiatan yang sama, masing-masing Rp 244.439.000 dan Rp 167.952.000.
Komposisi anggaran tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian besar dana desa secara konsisten diarahkan untuk proyek yang sama, sementara pos lain seperti pembinaan masyarakat, posyandu, pendidikan nonformal, dan penguatan kelembagaan desa mendapatkan porsi yang lebih kecil.
Dugaan semakin menguat ketika pada 2023 anggaran jalan usaha tani hampir menyamai total pagu Dana Desa pada tahun tersebut.
Sejumlah warga dan aktivis mempertanyakan transparansi dan rasionalitas penggunaan anggaran tersebut. Mereka mengaku tidak melihat adanya hasil fisik pembangunan yang sebanding dengan nilai miliaran rupiah dalam tiga tahun terakhir. Minimnya laporan fisik serta tidak ditemukannya papan informasi proyek pada beberapa tahun anggaran juga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian antara laporan dan pelaksanaan di lapangan.
Muncul pula dugaan bahwa proyek tersebut tidak benar-benar dikerjakan di lokasi berbeda setiap tahun atau hanya menjadi pembagian anggaran untuk kegiatan yang sama. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi maupun dokumen teknis yang dipublikasikan terkait volume dan lokasi pengerjaan.
Aktivis Kerinci, Syafri, mengatakan bahwa pola anggaran tersebut patut diduga mengandung kejanggalan, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pihak pengawas.
“Jika tiga tahun berturut-turut anggaran untuk jalan usaha tani mencapai ratusan juta, wajar jika muncul dugaan dan pertanyaan dari masyarakat. Mereka ingin tahu di mana lokasi pekerjaan, berapa volumenya, dan apakah nilai anggarannya masuk akal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dugaan praktek mark up atau ketidaksesuaian laporan dengan kondisi lapangan bisa saja muncul jika informasi tidak dibuka secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Serumpun Pauh, Suharto, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Social Plugin