JAMBIKLIK.ID, BERITA KERINCI - Proyek saluran irigasi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, diduga kuat dikerjakan asal jadi dan jauh dari standar konstruksi. Bangunan yang baru selesai tersebut kini menuai kecaman luas setelah ditemukan kondisi beton yang rapuh, keropos, dan mudah hancur hanya dengan sentuhan tangan.
Fakta lapangan ini memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan, penggunaan material, serta efektivitas pengawasan proyek yang dibiayai dari anggaran negara tersebut. Beton dinding saluran tampak tidak padat, berpori, dan menunjukkan indikasi kuat tidak sesuai spesifikasi teknis.
Proyek Daerah Irigasi (DI) itu disebut-sebut dikerjakan oleh subkontraktor sebagai vendor di bawah PT Wijaya Karya (WIKA). Namun, hasil pekerjaan di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik dengan standar proyek infrastruktur negara, sehingga menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap mutu pekerjaan yang sangat rendah.
“Kami benar-benar terkejut. Ini proyek negara, tapi kualitasnya seperti bangunan seadanya. Beton bisa hancur dipegang. Kalau baru selesai saja sudah begini, kami yakin tidak akan bertahan lama,” ungkap seorang warga Muara Jaya dengan nada kecewa.
Saluran irigasi tersebut merupakan fasilitas vital bagi petani setempat. Namun, alih-alih memberi manfaat jangka panjang, proyek ini justru dikhawatirkan akan menjadi monumen kegagalan pembangunan dan pemborosan uang negara.
“Ini bukan bangunan sementara. Ini menyangkut hajat hidup petani. Kalau irigasi cepat rusak, yang menderita masyarakat. Negara rugi, petani juga rugi,” tegas warga lainnya.
Aktivis Kerinci, Ramli, menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi serius rusaknya tata kelola proyek infrastruktur. Ia menilai beton yang hancur dengan tangan bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan sinyal kuat kegagalan mutu pekerjaan.
“Kalau beton irigasi bisa remuk hanya dengan dipegang, itu indikasi nyata pekerjaan bermutu sangat rendah. Ini uang negara. PT WIKA sebagai pelaksana utama tidak boleh lepas tangan, dan BWSS VI Jambi sebagai pengawas patut diduga lalai menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Ramli.
Ia juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Menurutnya, ketiadaan papan proyek merupakan pelanggaran prinsip transparansi dan semakin memperkuat dugaan adanya upaya menutup informasi dari publik.
“Tidak ada papan proyek, spesifikasi tidak diketahui, kualitas bangunan memprihatinkan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi patut diduga sebagai upaya mengaburkan informasi agar masyarakat tidak bisa mengawasi,” katanya.
Ramli mendesak agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit teknis dan keuangan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak boleh hanya diperbaiki secara kosmetik tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam beberapa waktu terakhir, PT Wijaya Karya memang kerap disorot publik di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh terkait sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah. Kasus irigasi Muara Jaya semakin memperkuat keraguan publik terhadap kualitas pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Masyarakat Desa Muara Jaya secara tegas menuntut pengusutan menyeluruh, uji mutu material, evaluasi total pekerjaan, serta sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab. Warga menegaskan, proyek ini tidak boleh berakhir sebagai bangunan gagal fungsi yang hanya menyisakan kerugian negara.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Wijaya Karya maupun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan buruknya kualitas proyek saluran irigasi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.
Social Plugin