Komisi III DPRD Kota Jambi Tindaklanjuti Keluhan Warga soal Shelter Molby

Komisi III DPRD Kota Jambi menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas Rumah Singgah atau Shelter Molby yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan di kawasan permukiman.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, A.Md. Dalam pertemuan itu, DPRD mempertemukan pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai keluhan masyarakat yang muncul akibat keberadaan shelter.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam RDP, terutama keberadaan hewan di dalam shelter yang dinilai memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Warga menyampaikan keluhan terkait limbah, bau yang menyengat, serta suara bising dari anjing-anjing yang berada di lokasi shelter.

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kota Jambi mendorong adanya langkah konkret untuk menyelesaikan keluhan masyarakat. Salah satu langkah yang disepakati adalah melakukan pensterilan lokasi serta memindahkan hewan-hewan yang berada di kawasan shelter.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dalam RDP.

Melalui kesepakatan itu, pemilik shelter diminta melaksanakan penataan lokasi dan pemindahan hewan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, mengatakan kesepakatan tersebut diharapkan menjadi solusi atas persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Yang terpenting, kesepakatan yang sudah dibuat ini harus dilaksanakan. Jangan sampai hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi tidak ada tindak lanjut di lapangan,” ujar Umar.

Ia menegaskan, DPRD akan mendorong agar komitmen yang telah disepakati seluruh pihak benar-benar dijalankan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang nyaman, sementara penyelesaian juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan aturan yang berlaku,” katanya.