JAMBIKLIK.ID, BERITA KERINCI - Sejak dilantik oleh Bupati Kerinci, Monadi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Asril S.Pd., M.Pd., hanya dalam hitungan bulan langsung disinyalir tersandung empat kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi kolusi nepotisme (KKN).
Lebih memalukan, menurut pernyataan LSM Perisai Kobra, pimpinan daerah yang dipimpin Monadi terkesan menutup mata dan bahkan merestui tindakan Plt Kadis Pendidikan tersebut.
“Seharusnya, Bupati Monadi menghormati dan memperhatikan setiap isu yang muncul di daerahnya. Namun, faktanya beliau terpantau acuh tak acuh terhadap masalah ini,” ungkap sumber dari LSM Perisai Kobra.
Dugaan pungli dan KKN yang menerpa Kabupaten Kerinci salah satunya adalah kasus pungutan dalam lelang jabatan yang sempat didemo oleh LSM Kompej di Jambi.
Sejak dilantiknya Asril sebagai Plt Kadisdik, terdapat tiga kasus utama yang menyeret Dinas Pendidikan Kerinci, yaitu: Pungli biaya tanda tangan persyaratan tambahan PPPK yang dilakukan di luar ketentuan BKSDM. Dugaan korupsi insentif penjaga sekolah di Kabupaten Kerinci yang nilainya mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Dugaan penyalahgunaan Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah.
Satu kasus yang paling menghebohkan langsung menyangkut nama Bupati Monadi, yaitu dugaan pungutan uang sogok jabatan yang menjadi sorotan publik dan sempat diprotes dalam aksi demo LSM Kompej di Jambi.
Selain itu, LSM Perisai Kobra juga menyoroti bahwa keempat kasus yang viral ini masih belum terselesaikan dan diduga dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat tidak sampai.
“Belum genap setahun menjabat, Bupati Monadi sudah tersandung berbagai kasus pungli dan KKN. Sebagai masyarakat Kerinci, saya sangat malu dengan kondisi ini,” tegas salah satu aktivis LSM.
LSM Perisai Kobra juga menyesalkan bahwa kasus dugaan pungli dan KKN ini melibatkan orang kepercayaan Bupati sendiri, serta ada indikasi keterlibatan langsung Bupati dalam praktik pungutan jabatan tersebut.
“Sangat disayangkan, tiga kasus besar menimpa orang yang dilantik oleh Monadi, sementara satu kasus lain secara langsung menjerat nama Bupati itu sendiri,” tambahnya.
Hingga berita ini di publikasikan, Bupati Monadi belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait dugaan kasus-kasus tersebut.
Social Plugin